"Kami bingung mau dibawa kemana ini. Kami minta Bappenas untuk membikin satu rangkaian kerja jangka panjang yang kami jadi tahu negara ini mau di bawa kemana," katanya di Jakarta, Senin (7/9).
Pemerintahan dahulu, kata Tito, memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, itu dihapus sehingga membuat Indonesia menganut sistem presidensial.
Dimana kebijakan ekonomi tak perlu lagi mendapat persetujuan parlemen.
"DPR hanya lihat anggarannya. Tapi karena tidak ada kewajiban praktis kita tidak lihat (dan) tahu mau kemana? Sampai saat ini gak ada. Coba tunjukan rencana 25 tahun yang di-approve dan pernah disosialisasikan."
Kata Tito, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah merancang rencana kerja 2004-2025. Rencana itu kemudian disepakati pada 2007. Kala itu Menteri Keuangan dipegang Sri Mulyani Indrawati.
Merdeka.com