Anggota Badan Legislasi DPR RI, Maman Imanulhaq pun meminta BNPT untuk tidak asal-asalan dan sembarang merilis atau menyampaikan data tentang terorisme tanpa evaluasi terlebih dulu.
“Saya minta kepada BNPT agar rilis itu diverifikasi. Buat parameter dan kerja sama dengan Kementerian Agama,” ujar Maman di Jakarta, pada Kamis (5/2/2016).
Maman pun menyesalkan statemen Saud Usman yang mengatakan bahwa 19 ponpes terindikasi berisi ajaran radikal dan mendukung radikalisme dan terorisme. Menurut Maman, pernyataan BNPT tersebut bisa merusak citra agama Islam.
“Nanti bisa-bisa tertanam di benak orang, oh, iya terorisme lahir dari pesantren, pesantren itu Islam, lalu Islam identik dengan terorisme,” kata Maman yang juga anggota Komisi VIII DPR RI.
Maman menjelaskan, aksi terorisme tidak ada kaitannya dengan agama dan pelaku aksi terorisme bisa berasal dari agama apa saja. Politisi PKB tersebut menginginkan BNPT seharusnya membuat parameter mengenai definisi radikal sebelum mengategorikan sejumlah ponpes memiliki ajaran radikal.
Ia mengatakan, seharusnya BNPT melakukan pembinaan pada daftar pesantren tersebut tanpa merilis datanya kepada publik.
“Saya tidak suka ada orang yang menghambat demokrastisasi di Indonesia hanya karena ketakutan kita pada terorisme. Saya akan minta ke BNPT mana pesantren itu dan saya akan turun langsung,” ujar dia. [GA/Ant]