Berita Islam Terkini - Issu penolakan terkait rencana pembangunan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara kembali mencuat. Belakangan beredar informasi, bahwa kelompok Islam garis keras akan melakukan demontrasi pada, Senin (7/3) mendatang ke kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk mendesak agar pembangunan dibatalkan, Jumat (4/3/2016).
Berdasarkan informasi yang diperoleh Beritaekspres.com dari beberapa Jama’ah Masjid di Duren Jaya, Bekasi Timur mendapat ajakan untuk turut serta mengikuti aksi penolakan rencana pembangunan Gereja Santa Clara. Namun, seruan tersebut mendapat kecaman dari kelompok Islam yang berlatarbelakang Nahdiyin.
“Kami menolak keras seruan yang berpotensi kepada kekerasan. Apalagi yang menyangkut SARA, karena tidak mencerminkan Islam yang Rahmatan Lil’alamin yang senantiasa menghargai antar umat beragama dan bebas memeluk agama yang dipercayainya,” ujar Ketua GP Ansor Kota Bekasi, Ahmad Yudistira kepada Beritaekspres.com, Jumat (4/3/2016).
Sebagai warga Nahdiyin, Yudistira mementa agar semua umat satu sama lain bisa saling menjaga kerukunan, baik yang menyangkut peribadatan maupun pembangunan sarananya. Adanya ajakan atau seruan penolakan pembangunan Gereja Santa Clara menurutnya, sebagai bentuk hasutan yang tidak bertanggung jawab.
Dijelaskan Yudistira, Indonesia merupakan Negara yang memiliki norma-norma dan toleransi yang tinggi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Penolakan rencana pembangunan sarana peribadatan jelas sangat bertentangan dengan sila pertama dan ke-tiga yakni, “Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia”
“Jadi, jika ada yang melarang warga Negara Indonesia mau mendirikan tempat ibadah, padahal agama yang dianutnya merupakan salah satu agama yang diakui oleh Negara. Itu sama dengan menentang aturan Pemerintah,” tegasnya.
Dan untuk pihak Kepolisian lanjutnya, agar bisa melerai konflik tersebut. Sebab, bila tidak, maka dikhwatirkan bisa terjadi ketegangan antar kelompok yang berbuntut atau berpotensi terjadinya perpecahan. Polisi kata Yudistira, sepatutnya menjalankan protap yang ada dan sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku.
“Polisi sebagai penegak hukum harus menjalankan protap, jika ada kelompok yang menganggu ketertiban dan keamanan termasuk kenyamanan, maka wajib hukumnya polisi untuk mengambil tindakkan tegas, ya dibubarkan,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris GP Ansor Kota Bekasi, Muhamad Jufry yang justru mempertanyakan balik letak kesalahan rencana pembangunan Gereja Santa Clara, karena menurutnya, semua mekanisme sudah ditempuh. Ia menyarankan, kepada kelompok yang menolak pembangunan Gereja agar menempuh jalur hukum. Hal itu menurut Jufry lebih menunjukan sikap kearifan terhadap sesama.
“Kita ini Negara hukum, jangan sampai kita dicederai oleh kelompok yang hanya bisa menghasut tanpa dasar dan menimbulkan perpecahan,” ingatnya.
Tidak hanya itu, GP Ansor dikatakannya, menyerukan kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam komflik SARA. Dan kepada pihak lain, ia menghimbau agar tidak menghasut masyarakat lain untuk mengikuti tindakan atau langkah yang salah.
“Kalau ada yang demo, maka GP Ansor Kota Bekasi akan turun menentang,” tutup Jufry seraya menyatakan filosofi PBNU yakni, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan patuh terhadap Undang-Undang.(be)