Dilansir dari Atjehciber, dikabarkan bahwa Otoritas Palestina menolak pemberian bantuan yang mengalir dari Iran.
Pekan lalu, Teheran mengumumkan bantuan akan ditawarkan
kepada keluarga warga Palestina yang tewas dalam gelombang kekerasangan yang
terus meningkat sejak Oktober lalu. Namun otoritas Palestina mengatakan bantuan
tersebut harus mengikuti jalur resmi.
Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeina, dikutip media lokal,
pada Minggu (28/2) mengatakan bahwa melangkahi otoritas dalam menyalurkan dana
semacam itu merupakan campur tangan ilegal dalam urusan dalam negeri Palestina.
Duta Besar Iran untuk Libanon, Mohammad Fathali, pada Rabu mengatakan bahwa
Teheran akan menawarkan US$7.000 kepada keluarga setiap warga Palestina yang
tewas dalam gelombang kekerasan yang disebutnya sebagai “inifada Yerusalem.”
"Iran juga akan memberi
US$30 ribu kepada keluarga Palestina yang rumahnya dihancurkan oleh Israel karena
salah satu anggota keluarga dituduh melakukan serangan anti-Israel,"
menurut Fathali.
Dana itu, kata Fathali, sebagai tambahan atas bantuan tambahan bulanan yang
diberikan oleh institusi Iran
kepada warga Palestina yang tewas.
Di satu sisi, Iran
dituding memberi bantuan kepada Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dan rival
dari Partai Fatah Presiden Mahmud Abbas.
Ekonom Palestina mempertanyakan apakan Iran akan mampu mendistribusikan
bantuan langsung kepada keluarga melalui bank karena itu bisa dianggap
“mendanai terorisme.”
Sehari setelah Iran
mengumumkan akan memberi bantuan, Israel mengecam keputusan itu.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa itu menunjukkan
Teheran “terus membantu terorisme.(BiT)