Adanya politisi, pengusaha, hingga penguasa yang mencoba ikut “mengamankan” pembelian Sumber Waras tersebut mungkin bisa terjadi. Hal ini dapat dilihat dari penegakkan hukum yang dinilai oleh Heri tidak adil.
Sampai saat ini bahkan kita melihat adanya aparatur yang cenderung menghukum warga kecil. Tentunya ini bertentangan dengan konstitusi. Dan ini yang tidak terlihat hingga saat ini,” tambahnya.
Bila hal demikian tidak digubris, maka ia menyatakan aka nada masyarakat yang akan mengambil jalan sendiri untuk keadilan. “Apa mesti kita bakar-bakaran terlebih dahulu? Jadi jika demikian maka jangan salahkan akan adanya masyarakat yang tidak bisa makan dan melihat rumah mewah sedikit akan menyerangnyaa,” katanya.
Pun demikian dengan reklamasi, yang ia katakan sebaiknya perlu diperhatikna kembali. Karena menurutnya hal itu tidak sesuai dengan apaa yang digadangkan-gadangkan oleh Joko Widodo.
“Karen ‘gajah-gajah’ ini merasa memiliki akses yang luar biasa ke pejabat. Mana revolusi Mental dan Nawacita? Hal ini akan terus menjadi bola panas. Dan ini tandanya Gubernur DKI Jakarta dan pemerintahan dikelilingi pemilik modal,” tutupnya. (Robi/voa-islam)