"Anggaran itu pasti tak ada dalam konteks pemerintahan," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jumat (13/5).
Pemerintah Indonesia, ujarnya, tak pernah memiliki anggaran spesifik untuk hal-hal berbau komunisme.
"(Anggaran) itu pasti ujungnya ke keamanan, tapi tak ada yang khusus untuk komunisme," kata JK, panggilan akrab sang Wapres.
Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq secara terpisah mengatakan ada sejumlah lembaga pemerintah yang memiliki anggaran untuk membiayai program antiideologi, termasuk guna menangkal komunisme.
"Sebenarnya dana untuk program kontraideologi seperti komunisme sudah ada di sejumlah kementerian. Jadi tidak diperlukan anggaran khusus," ujar Mahfudz.
Menurutnya, pemerintah perlu menajamkan arah, tujuan, dan penggunaan anggaran kontraideologi tersebut, terutama untuk mengantisipasi berkembangnya komunisme.
Sementara sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan alokasi anggaran untuk program kontrakomunisme mestinya berjumlah besar demi keselamatan bangsa.( Acw)